Melihat kembali pada Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab 1 Ketentuan Umum point ke-2, bahwa pelaksanaan pendidikan tinggi yang dilakukan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Berangkat dari itu timbulah pertanyaan, seperti apakah kebudayaan bangsa Indonesia yang dimaksut?. Secara geografis Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, dengan begitu banyak jumlah pulaunya. Sangat sulit menganalisis kebudayaan Indonesia itu seperti apa.

Maka dari itulah, kebudayaan bangsa Indonesia ini akan dapat terlihat dari berjalannya sebuah lembaga pendidikan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Mulai dari peraturan atau kebijakan yang dipakai dalam kampus tersebut dan juga perilaku mahasiswa, dosen, serta birokrasi kampus dalam menjalankan kerjannya. Dan semua itu akan menunjukkan bagaimana corak kebudayaan bangsa Indonesia.

Keberadaan perguruan tinggi dalam melaksanaakan pendidikan tinggi memiliki tujuan yang sangat mulia sekali. Berdasarkan pasal 5, pendidikan tinggi pada point –a memiliki tujuan mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.

Mengemban tugas yang sangat besar dengan tujuan yang begitu mulia, perguruan tinggi memiliki kewajiban dalam membentuk formulasi pendidikan demi mendapatkan capaian yang maksimal. Pembentukan kurikulum pendidikan hingga penetapan kebijakan-kebijakan dilakukan untuk hal tersebut. Dan tak lupa sesuai undang-undang, bahwa kebudayaan bangsa Indonesia perlu menjadi pertimbangan.

Kaitannya dengan kegiatan akademik, pembentukan kurikulum menjadi hal utama yang perlu dilakukan. Dari kurikulum lah kegiatan akademik akan diatur, mulai dari penetapan matakuliah, durasi mengajar, metode mengajar dan bahkan sampai hal yang paling sensitif menurut mahasiswa yaitu cara pengambilan nilai.

Pembentukan kurikulum dengan menggabungkan beberapa matakuliah menjadi satu namun dilakukan penyesuaian dengan menambah durasi belajar yang semakin lama akan mebuat jadwal perkuliahan semakin padat. Metode pembelajaran seperti itu akan memaksa mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran dengan mengenyampingkan kondisi bosan, jenuh, dan capek. Suasana kondusif pun dinilai dari jumlah kehadiran mahasiswa dan juga kondisi perkuliahan yang tidak gaduh. Sedangkan terserapnya materi yang disampaikan dosen menjadi pertimbangan. Dan mungkin tidak juga.

Penambahan durasi pembelajaran pastinya akan bermuara pada semakin pendeknya masa studi seorang mahasiswa. Hal tersebut bertujuan untuk menggunakan waktu secara efisien dalam memproduksi seorang sarjana-sarjana muda. Dengan harapan melahirkan sarjana yang kompetitif dalam dunia kerja.

Namun produk yang dihasilkan akan berupa sarjana-sarjana pekerja, bukan sarjana yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Hal itu karena dalam proses pendidikannya, mahasiswa hanya disibukkan dengan durasi perkuliahan yang panjang, tugas perkuliahan yang banyak, dan dituntut untuk patuh pada sistem pendidikan. Dalam kondisi seperti itu kampus akan lebih mudah melakukan pengontrolan.

Metode seperti itu menciptakan pendidikan dengan pola “kerja-sekolah”. Dimana mahasiswa sebenarnya telah dilibatkan dalam proses produksi menjadi pekerja tidak diupah, untuk menghasilkan komoditi berupa dirinya sendiri. Sedangkan untuk menjadi seorang wiraswatawan dibutuhkan relasi yang banyak dan pengalaman sosial yang luas. Hal seperti itu yang tidak didapatkan oleh mahasiswa ketika hanya duduk manis di kelas tanpa ada kegiatan di lingkungan sosial.

Sedangkan di wilayah non-akademik kampus juga membuat kebijakan-kebijakan tertentu untuk mewujutkan tujuan pendidikan tinggi yang mulia tersebut. Seperti pembatasan otonomi dan hak-hak mahasiswa dalam berorganisasi. Dalam hal ini dicontohkan persyaratan ikut organisasi harus mahasiswa yang minimal sudah semester tiga. Jika seperti itu bila dihitung-hitung mahasiswa dapat mengikuti organisasi mulai semester tiga dan berhenti semester enam, karena semester tujuh sudah dituntut untuk fokus dalam mengikuti akademiknya.

Tidak hanya sampai disitu, kebijakan tentang memperketat pemanfaatan ruang dan waktu non-akademik juga dibuat. Yang nama keren kebijakannya disebut Jam Malam. Jadi selain masa keikut sertaan dalam berorganisasi dipendekkan, penggunaan waktu dan tempat pun juga dibatasi. Secara tidak disadari hak-hak mahasiswa disamarkan oleh kampus.

Padahal sesuai dengan pasal 8 point ke-3 bahwa, Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Sedangkan apabila ada mahasiswa yang melanggar atau tidak mengindahkan kebijakan yang dibuat oleh kampus, maka akan dilakukan pendisiplinan. Pendisiplinannya pun menggunakan cara yang keren-keren, seperti peringatan secara lisan, tulisan, dan tindakan. Itu memang alur pemberian hukuman yang pada umumnya digunakan.

Itu hanya sekedar alur dan prosedur, namun kenyataan hal tersebut dilakukan dengan ancaman nilai, mempersulit kelulusan, skorsing, dan DO. Lebih kerennya lagi pendisiplinan melalui jalur hukum, yaitu dipidanakannya seorang mahasiswa.

Sedangkan untuk pelanggaran yang dilakukan organisasi bentuk pendisiplinannya berbeda. Mulai dari ancaman hingga tindakan, mulai dari pembekuan hingga pembubaran organisasi. Hal itu dilakukan dengan alasan edukasi dan pendisiplinan terhadap mahasiswa.

Sedangakn menurut saya, itu merupakan aksi politis yang dilakukan oleh birokrasi kampus untuk menyatukan psikologi kapitalis ke dalam nilai, kultur, moral, dan lingkungan kampus. Pendisiplinan juga dilakukan untuk menjamin situasi stabil dalam atmosfer kampus dan situasi sosial, dengan menggunakan karakter bawaan dan psikis mahasiswa sebagai pribadi-pribadi yang patuh, penuh dengan ketakutan atas ketidakpastian masa depannya.

Seperti itulah kebudayaan bangsa Indonesia yang digambarkan, corak pendisiplinan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan melalui pelaku perguruan tinggi.[]


Pernah diterbitkan di: http://persmanifest.com/?p=743
Sebelum Setelah